DPRD Natuna Sahkan APBD 2022 Sebesar 1,040 Trilyun

Natuna, Kepripos.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna melaksanakan rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Natuna tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2022, diruang rapat Paripurna DPRD Natuna, Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau pada Selasa (30/11/2021).

Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar , S.E. M.M selaku pimpinan rapat menyampaikan, pada bulan September Bupati Natuna telah melakukan penyampaian pidato Rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Natuna tahun 2022 dan sebelumnya juga telah dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan persetujuan bersama kebijakan umum anggaran dan prioritas flatform anggaran sementara kabupaten Natuna 2022.

Rapat yang  didampingi oleh Wakil Ketua I, Daeng Ganda Rahmatullah dan Wakil Ketua II Jarmin Sidik, juga dihadiri oleh Wakil Bupati Natuna, FKPD,  OPD dan undangan lainnya mengesahkan APBD Natuna sebesar Rp. 1.040.000.000 (satu triliun empat puluh miliar).

Anggaran bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 54 milyar, transfer pusat sebesar Rp. 889 milyar, transfer antar daerah sebesar Rp. 62 milyar dan pendapatan lainnya sebesar Rp. 11 milyar serta Silpa sebesar Rp. 21 milyar.

Adapun belanja daerah dianggarkan sebesar Rp. 1,040 triliun dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp, 705 milyar, belanja modal Rp.183 milyar,belanja tak terduga sebesar Rp. 11 milyar, dan pengeluaran pembiayaan Rp. 5 milyar

Lanjut Amhar, Secara garis besar APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka Implementasi semua kebijakan anggaran daerah dalam tahun anggaran tertentu. Upaya optimalisasi penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD.

Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan tentang APBD Kabupaten Natuna tahun 2022 lebih mengutamakan pemulihan ekonomi dan juga pembangunan infrastruktur yang tetap harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.* (Wahyudi).