Cegah Korupsi, Pidsus Kejari Bintan Sambangi Inspektorat Pemkab Bintan

BINTAN – Cegah Korupsi, Kepala seksi (kasi) Pidana khusus (pidsus) Kejari bintan sambangi Inspektorat daerah kabupaten bintan.

Sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi serta perjanjian kerjasama antara kementerian dalam negeri RI, Kejaksaan dan Polri untuk saling berkoordinasi – Aparat pengawas internal pemerintah (apip) dalam upaya penegakan hukum, penanganan laporan atau pengaduan masyarakat, Kepala seksi (kasi) Pidana khusus (pidsus) Kejari bintan Senopati kunjungi Inspektorat daerah kabupaten Bintan.

Secara hangat, kunjungan itu disambut baik oleh Kepala Inspektorat RM Akib Rachim, tujuan tersebut guna serta mendukung kinerja Inspektorat di dalam mengelola roda keuangan pemerintah khususnya di kabupaten Bintan, Selasa pagi (16/06/20).

Hal ini ditegaskan pada perjanjian, masing-masing lembaga sesuai tugas wewenang terkait laporan masyarakat dapat bertukar data atau informasi.

Upaya ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam hal Pencegahan korupsi di wilayah Kabupaten Bintan serta penguatan Inspektorat bersama Pidana khusus (pidsus) Kejari bintan.

Oleh karena itu, pihaknya mengajak jajaran inspektorat untuk dapat mendukung projek pidsus Bintan, yang tertuang dalam aplikasi “PIDSUS SIAGA” Yang merupakan wadah masyarakat, laporkan tertulis dan atau informasi terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Bintan, jelas Senopati.

“Terhadap aplikasi IOS dan Android dapat segera direalisasikan, Agar tim Pidsus Kejari Bintan segera lansung melakukan sosialisasi, pelindungan segala bentuk laporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan maksud komitmen bersama dalam menjaga pengelolaan APBD Bintan, sehingga koordinasi di masa Covid 19 bisa efektif dan efisien”, tandas senapati.

Disisi lain, Kepala Inspektorat RM Akib Rachim, sangat mendukung kedatangan pak senopati (Pidsus) Kejari Bintan, terlebih menuju perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen itu agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan pemerintah.

“Peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), guna kebijakan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur serta efektif,” tutupnya.**

Laporan: Siswanto#Pohan.