Sekda Natuna: Jaga Kesehatan Melalui Sanitasi

Natuna, kepripos.id – Program sanitasi adalah serangkaian langkah, kebijakan, dan upaya yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan dan kebersihan lingkungan serta mencegah penyebaran penyakit.

Oleh Karena itu, Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Kelompok Kerja (Pokja) menggelar acara sosialisasi eksternalitas program kegiatan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Natuna Tahun 2023, bertempat di Ruang rapat Kantor BP3D Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri. Rabu (08/11/2023).

Acara sosialisasi ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Natuna) sekaligus sebagai moderator dalam acara tersebut.

Dalam acara sosialisasi ini Sekda Natuna Boy Wijanarko menyampaikan selain untuk membahas atau melakukan penguatan sanitasi juga untuk sebagai pemahaman bersama khususnya mengenai penyedotan tinja.

“hampir 5 tahun ini penyedotan tinja ke rumah – rumah sangat jarang sekali dilakukan, Maka dari itu saya mengajak kepada komponen yang hadir untuk bisa mensosialisasikan kembali di lingkungannya mengenai penyedotan tinja ini,” sampainya.

Lanjutnya, dalam program sanitasi ini Pemerintah Daerah Natuna akan melaunching 3 pelaksanaan kegiatan model layanan skala terbatas, yaitu :

1. Gebrak Ayo Sedot; kampanye layanan penyedotan tinja.
2. Gebrak Ayo Kedat; bangun septiteng berskala standar.
3. Gebrak Ayo Pilah; bersama memilah sampah dari rumah.

Pada kesempatan ini Kepala Bidang (Kabid) infrastruktur dan pengembangan wilayah BP3D Natuna Herman, ia memaparkan beberapa hal mengenai sanitasi salah satunya sumber pendanaan potensial sanitasi.

“sanitasi  memiliki beberapa sumber pendanaan,  diantaranya dari APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta diluar dari dana tersebut berupa ziswaf atau micro kredit,” ujarnya.

Terkait dengan sanitasi, Herman juga membahas beberapa isu dan tantangan pengelolaan sanitasi diantaranya Institusi, Regulasi, Teknis, Pembiayaan, dan Partisipasi masyarakat.

Hadir juga dalam rapat tersebut  Asisten II bidang perekonomian Natuna, Kabid infrastruktur dan pengembangan wilayah BP3D Natuna, Kepala OPD serta Kades/ Perangkat Desa lainnya yang mengikuti secara daring.*(Dayat)