Koalisi Bakal Calonkan Walikota Tanjungpinang Periode 2024-2029

Tanjungpinang,(Kepripos.id).-Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang dalam Pilkada Serentak 2024 merupakan proses Demokrasi dan kedaulatan rakyat menentukan siapa yang layak melalui pemilihan secara langsung. Bukan pelaksanaannya yang harus sukses, tetapi Pilkada tersebut merupakan sarana untuk memilih pemimpin yang amanah, yang mampu untuk membawa Kota Tanjungpinang mengalami kemajuan.

Diprediksikan ada 3 koalisi Parpol yang bakal mengusung Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang yakni, Koalisi Partai Golkar-Gerinda-PKS, Koalisi Partai Nasdem-PAN dan Koalisi PDIP-PKB-PPP-Hanura. Sementara Kandidat yang bakal di usung masih dominan wajah-wajah lama dan pernah menjabat Walikota satu periode. Hanya satu kandidat yang wajah baru. Artinya, informasi seputar `rekam jejak` kandidat di masa lalu bisa diketahui dan apakah mereka masih layak untuk dipilih kembali.

Tanjungpinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau merupakan Kota Provinsi tersepi dan paling lambat kemajuannya di Indonesia. Melihat kondisi ini tentu efek domino kepada pertumbuhan ekonomi. Artinya, Walikota periode 2024-2029 harus memiliki kemampuan, kemauan dan keberanian membuat perubahan Kota Tanjungpinang.

“Kemajuan suatu daerah tidak saja ditentukan oleh letak georafisnya, sumber daya alamnya maupun budayanya, tetapi bagaimana komitmen kepemimpinanya untuk memajukan daerah yang dipimpinnya,” ungkap Muslim Matondang pengamat Politik di Tanjungpinang saat di wawancara Kepripos.id di kediamannya, Rabu(8/5/2014).

Muslim Matondang mengatakan, tidak ada persoalan dalam memajukan suatu daerah, tetapi itu tergantung pada komitmen pemimpin dalam memajukan daerah. Kalau pemimpinnya masih diwarnai kepentingan-kepentingan pribadi (untuk memperkaya diri), golongan dan politik, maka diyakini tidak ada pemimpin yang dapat memajukan daerah. Artinya, walikota kedepan harus mampu meletakan kepentingan daerah dan masyarakat diatas segala-galanya.

“Walikota Tanjungpinang kedepan harus bisa mengeksekusi, menyelaraskan antara kebutuhan daerah dan kepentingan masyarakat agar pembangunan dapat berjalan secara efekti,” jelasnya.*( Red)