Bupati Natuna Wan Siswandi Jumpai Luhut Wujudkan KEK Natuna

  • Share
Bahas KEK Kemaritiman Bupati Natuna bersama Menko Kemeritiman
Spread the love

Perairan Natuna bagi Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan strategis. Sebab, perairan dan kepulauannya merupakan batas terluar dari NKRI yang menjadi penentu dari keberdaulatan negara NKRI, untuk itu tidak ada kata tidak bagi pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan Natuna.

Jakarta, Kepripos.id – Natuna memiliki potensi besar di subsektor perikanan tangkap dan juga perikanan budidaya yang menunjang untuk dijadikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Untuk budidaya misalnya, ada ikan napoleon dan kerapu yang nilai ekonominya begitu tinggi. Apalagi pemasarannya sudah merambah pasar ekspor di mana pembeli datang langsung ke keramba-keramba pembudidaya. Hal ini disampaikan oleh Bupati Natuna Wan Siswandi kepada  Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pada kunjungan kerjanya  di Kemenko kemaritiman, Kamis (17/03/2022).

Bupati Natuna di dampingi Kepala Bapeda, Kepala BPKAD, Kadis Pariwisata dan Kadis Perikanan jumpai Menko Kemaritiman

Pada Kesempatan itu Siswandi menyampaikan keseriusan Pemerintah Kabupatan Natuna atas keinginan pemerintah pusat untuk menjadi Natuna sebuah kawasan Ekonomi Khusus Kemaritiman (KEK) Kemaritiman.

“Saya menilai wilayah Kepulauan Natuna sangat potensial untuk dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) . kemaritiman,  selain memiliki sumber daya alam yang melimpah dan  sudah ada infrastruktur penunjang, salah satunya Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu yang berlokasi di Selat Lampa,” terang  Sis.

Lanjut Sis, Dirinya optimistis, kawasan ekonomi khusus bisa mendorong tumbuhnya sektor kelautan dan perikanan di Natuna. Sebab bidang-bidang yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan nantinya terintegrasi, mulai dari produksi, pengolahan, logistik, hingga pasar yang mampu secara cepat dalam peningkatan sosoial ekonomi masyarakat Natruna.

Wakil Bupati Natuna Audiensi Bersama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP

Dibalik itu  Natuna memiliki kendala besar untuk sebuah investasi, yaitu kurang sumber energi listrik. Contoh, ada salah satu investor yang akan berinvestasi di Natuna membutuhkan energi listrik 1 Megawatt, sementara  PLN hanya menambah 2 megawatt ( menjadi 8 megawatt), sehingga PLN Natuna dalam kondisi siaga,  kadang  mati mendadak pada beban puncak.

Sis juga sampaika kerisis air bersih yang terjadi setiap tahun, jarigan telekomunikasi tidak merata dan masih ada daerah yang masih belum ada jalannya ( Desa Teluk Buton menuju Kelarik-red). Kesemua ini mejadi hambatan untuk berivestasi di Natuna.

Pada kesempatan itu Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan merespon baik dan segera merapatkan hal ini dengan kementerian terkait. Bahkan ia menyinggung   penabahan energi listrik  hanya 2 megawatt.  Itu dirasakan  tanggung,  jika  mau  nambah minimal 5 megawatt, pinta Luhut. * ( Irwanto).

 

 

 

 

 

 


Spread the love
  • Share