Untuk Meningkatkan Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat, BPN Lakukan Landrefrom

Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda menyampaikan bahwa dengan adanya program strategis yang telah di laksanakan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Natuna.

Lanjut, agar panitia pertimbangan landreform melalui sidang panitia pertimbangan landreform tersebut dapat membantu dan mendukung percepatan kegiatan pensertifikatan.

“Panitia pertimbangan landreform juga dapat membantu dan mendukung percepatan kegiatan pensertifikatan tanah melalui redistribusi tanah pada kantor pertanahan Kabupaten Natuna,” tuturnya.

Diakhir sambutannya Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda menghimbau para kepala desa peserta redistribusi tanah beserta perangkat desanya untuk membantu kantor pertanahan Kabupaten Natuna dalam mensukseskan kegiatan pensertifikatan tanah.

“Saya juga menghimbau kepada para kepala desa peserta redistribusi tanah beserta perangkat desanya untuk membantu Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna  dalam mensukseskan kegiatan pensertifikatan tanah melalui redistribusi tanah. Karena suksesnya kegiatan redistribusi tanah ini perlu kerjasama dari seluruh pihak dan stakeholder yang terlibat. Dengan membantu mensukseskan program pensertifikatan tanah ini, artinya kita juga membantu mensukseskan program strategis nasional yang diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia,” unkapnya.

Dalam kesempatan yang sama Kepala BPN Kabupaten Natuna Purwoto  menyampaikan kegiatan tersebut dilakukan pemerintah dalam rangka pembagian/atau pemberian tanah yang bersumber dari objek redistribusi tanah.

“Redistribusi tanah, merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam rangka pembagian/atau pemberian tanah yang bersumber dari objek redistribusi tanah kepada subjek redistribusi tanah dengan pemberian bukti hak /sertifikat”, jelasnya.

Selain itu Purwoto menyampaikan tujuan dan sasaran redistribusi tanah, yaitu mengadakan pembagian tanah, memberikan kepastian hukum.

“Adapun tujuan dan sasaran redistribusi tanah, yakni mengadakan pembagian tanah, memberikan kepastian hukum kepada subjek yang memenuhi syarat dan meningkatkan keadaan sosial ekonomi penerima redistribusi tanah. Sasarannya, terlaksananya kegiatan redistribusi sesuai target dan terlaksananya redistribusi tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutupnya. *(Aulia)