Dr. H. Tirtayasa, S.Ag., M.A.
Kader Seribu Ulama Doktor
MUI dan Baznas RI Pusat Angkatan 2021
Pukul 10.00 pagi pada 17 Agustus 1945, di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta, Soekarno membacakan teks Proklamasi. Meski hanya dua alinea pendek, pernyataan itu mengguncang sendi-sendi kolonialisme yang telah mencengkeram Nusantara selama lebih dari tiga abad. Proklamasi bukan sekadar pengumuman kemerdekaan; ia adalah titik balik sejarah bangsa Indonesia menuju martabat, kedaulatan, dan kebebasan.
Proklamasi menjadi momen klimaks perjuangan panjang rakyat Indonesia yang tidak hanya berlangsung selama penjajahan Belanda dan Jepang, tetapi telah berakar sejak era perlawanan lokal di bawah kepemimpinan tokoh seperti Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, hingga Cut Nyak Dhien (Ricklefs, 2008). Ia adalah bentuk puncak dari perlawanan kolektif yang melampaui sekat etnis, agama, dan wilayah.
Proklamasi Sebagai Manifesto Politik dan Moral
Teks proklamasi, meskipun ringkas, mengandung dimensi politik dan moral yang sangat kuat. Dalam alinea pertama, disebutkan: “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.” Ini bukan sekadar deklarasi formal, melainkan ekspresi kehendak kolektif sebuah bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri, bebas dari segala bentuk penjajahan (Kusnanto, 2020).
Sementara itu, alinea kedua menyatakan tindakan lanjutan bahwa “hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.” Di sinilah aspek politik ditegaskan—bahwa kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari kerja keras membangun negara merdeka (Latif, 2011).
Latar Sejarah yang Multilapis
Kemerdekaan Indonesia tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia merupakan hasil dari dialektika antara faktor internal dan eksternal. Di satu sisi, tekanan Jepang yang mulai kalah dalam Perang Dunia II mempercepat keputusan mereka untuk memberi “kemerdekaan” kepada Indonesia. Di sisi lain, desakan para pemuda kepada golongan tua—dalam peristiwa Rengasdengklok—menjadi katalis penting percepatan proklamasi (Shiraishi, 2014).
Menurut Vickers (2013), dinamika antara elite politik dan tekanan dari bawah menjadi ciri khas proses dekolonisasi Indonesia. Generasi muda saat itu menyadari bahwa menunggu janji Jepang sama saja dengan menggantungkan nasib pada penjajah yang sedang terpuruk. Karena itulah, mereka menuntut agar kemerdekaan diproklamasikan tanpa campur tangan Jepang.
Peran Kolektif dalam Proklamasi
Meski hanya Soekarno dan Hatta yang menandatangani teks proklamasi, proses kemerdekaan sejatinya merupakan hasil kontribusi banyak elemen bangsa. Kalangan pemuda, seperti Sukarni, Wikana, dan Chairul Saleh, menjadi motor pendorong percepatan. Kaum perempuan, seperti Fatmawati, juga memainkan peran penting dalam persiapan simbol kemerdekaan, seperti menjahit bendera pusaka (Ayu, 2022).
Sementara itu, rakyat di berbagai daerah menyambut proklamasi dengan penuh semangat. Di Surabaya, Yogyakarta, dan Medan, proklamasi disebarluaskan secara lisan dan tulisan oleh para tokoh lokal, menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan bersifat nasional dan tidak terpusat (Reid, 2012).
Proklamasi dan Legitimasi Kedaulatan
Proklamasi juga merupakan bentuk pengambilan legitimasi kekuasaan dari tangan kolonial. Dalam teori politik klasik, seperti yang dikemukakan oleh John Locke, kekuasaan yang sah berasal dari persetujuan rakyat (Locke, 1689/2003). Proklamasi menjadi medium rakyat Indonesia untuk menarik kembali haknya atas tanah, udara, dan laut Nusantara.
Lebih jauh lagi, menurut Anderson (2006), proklamasi itu adalah “act of imagining the nation”—tindakan imajinatif yang mengikat seluruh rakyat dalam satu entitas politik dan budaya. Ia menjadi semacam fondasi simbolik yang memungkinkan Indonesia membangun sistem politik yang berdaulat, bahkan sebelum mendapat pengakuan internasional.
Tantangan Pasca-Proklamasi
Namun, proklamasi bukan akhir dari perjuangan. Ia justru menjadi awal babak baru dalam mempertahankan kemerdekaan. Belanda kembali dengan keinginan untuk menguasai Indonesia, memicu serangkaian agresi militer. Periode 1945-1949 menjadi masa ujian berat bagi eksistensi negara baru ini (Kahin, 2003).
Secara diplomatik, Indonesia harus meyakinkan dunia internasional bahwa proklamasinya bukan hasil manipulasi Jepang, melainkan murni kehendak rakyat. Perjuangan diplomasi yang dipimpin oleh Hatta dan Sjahrir menunjukkan bahwa kemerdekaan juga harus diperjuangkan di meja perundingan, tidak cukup hanya di medan tempur (Feith, 2007).
Dimensi Filosofis: Dari Perjuangan ke Pembangunan
Secara filosofis, proklamasi adalah bentuk afirmasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ia mengandung semangat untuk membebaskan manusia dari dominasi dan penindasan. Dalam pandangan Bung Karno, kemerdekaan bukan hanya soal politik, tetapi juga ekonomi, sosial, dan budaya. Maka, setelah proklamasi, tantangannya adalah bagaimana mengisi kemerdekaan itu secara substansial (Sukarno, 1961).
Menurut Alatas (2000), negara pascakolonial sering kali terjebak dalam struktur kolonial yang belum sepenuhnya runtuh. Karena itu, makna proklamasi harus terus diperluas: dari kemerdekaan politik menuju kemandirian ekonomi, keadilan sosial, dan kemajuan intelektual.
Relevansi Proklamasi di Era Kontemporer
Saat ini, proklamasi masih relevan sebagai sumber inspirasi dalam menghadapi berbagai bentuk penjajahan baru, seperti ketimpangan ekonomi global, intervensi asing, dan korupsi struktural. Dalam konteks digital dan globalisasi, Indonesia perlu menegaskan kembali semangat proklamasi sebagai landasan etika dalam pembangunan dan kebijakan publik (Nugroho, 2021).
Generasi muda perlu memahami bahwa kemerdekaan adalah amanah sejarah. Ia bukan warisan yang bisa disia-siakan, tetapi titipan yang harus diperjuangkan dalam bentuk kontribusi nyata: inovasi, kerja keras, dan komitmen pada keadilan sosial (Utomo, 2022).
Proklamasi dan Identitas Nasional
Proklamasi juga berperan dalam membentuk identitas nasional. Ia menjadi fondasi narasi kebangsaan yang menyatukan berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya dalam satu ikatan kebangsaan Indonesia. Dalam konteks ini, proklamasi memiliki fungsi simbolik yang membentuk kesadaran kolektif rakyat Indonesia (Budiman, 2023).
Sebagai bangsa yang plural, proklamasi mengajarkan kita pentingnya kesatuan dalam keberagaman. Hal ini selaras dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas nasional kita (Ma’arif, 2020).
Refleksi 17 Agustus: Dari Seremoni ke Aksi
Setiap 17 Agustus, bangsa ini memperingati proklamasi dengan upacara, lomba, dan perayaan. Namun, peringatan ini semestinya bukan sekadar seremoni, tetapi momentum reflektif untuk menilai seberapa jauh kita mengamalkan nilai-nilai proklamasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Apakah kemerdekaan telah benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat, terutama yang berada di daerah tertinggal, terpencil, dan terpinggirkan? Apakah hukum ditegakkan dengan adil? Apakah keadilan sosial sudah menjadi kenyataan? Pertanyaan-pertanyaan ini menuntut jawaban konkret dari setiap generasi penerus bangsa.
Penutup: Merdeka Sepenuh Makna
Proklamasi adalah janji. Janji untuk tidak tunduk pada penindasan, janji untuk membangun negeri dengan adil, janji untuk hidup dalam persaudaraan sebagai bangsa. Ia bukan sekadar naskah sejarah, tetapi kontrak sosial yang terus hidup dan menuntut kita untuk memeliharanya.
Kemerdekaan, sebagaimana dikatakan Bung Hatta, bukan pencapaian, tetapi proses menjadi—menjadi bangsa yang bermartabat, adil, dan sejahtera. Maka, tugas kita hari ini adalah menjadikan proklamasi bukan sekadar nostalgia, tetapi sumber inspirasi untuk membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih manusiawi.
Referensi
- Alatas, S. F. (2000). Intellectuals in Developing Societies. London: Routledge.
- Anderson, B. (2006). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (Rev. ed.). London: Verso.
- Ayu, A. S. (2022). Perempuan dalam Sejarah Kemerdekaan Indonesia. Yogyakarta: Ombak.
- Budiman, A. (2023). Identitas Nasional dan Politik Kebangsaan. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Feith, H. (2007). The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Jakarta: Equinox Publishing.
- Kahin, G. M. (2003). Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.
- Kusnanto, H. (2020). Tafsir Proklamasi dalam Konteks Ketatanegaraan. Malang: Intrans Publishing.
- Latif, Y. (2011). Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia.
- Locke, J. (2003). Two Treatises of Government. Cambridge: Cambridge University Press. (Asli diterbitkan tahun 1689)
- Ma’arif, S. (2020). Bhinneka Tunggal Ika: Dari Semboyan ke Praktik. Bandung: Mizan.
- Nugroho, R. (2021). Kebijakan Publik di Era Digital: Refleksi Proklamasi di Abad 21. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Reid, A. (2012). The Indonesian National Revolution 1945–1950. Singapore: NUS Press.
- Ricklefs, M. C. (2008). A History of Modern Indonesia Since c.1200 (4th ed.). Stanford: Stanford University Press.
- Shiraishi, T. (2014). Promised Land: Indonesia in the Making. Kyoto: Kyoto University Press.
- Utomo, A. (2022). Generasi Proklamasi: Refleksi Kaum Muda tentang Kemerdekaan. Jakarta: Buku Kompas.
