Untuk Membangun Natuna, KSP Minta Pemkab Natuna Bertemu Presiden

KEPRIPOS.ID, Natuna– Pemkab Natuna melakukan dialog dengan Stap Kantor Kepresidenan Deputin V bidang polhukam, bertempat di Ruang rapat lantai 2 Kantor Bupati Natuna, Kepulauan Riau, Kamis, 02/02/2023.

Dialog yang dihadiri Stap Kantor Kepriseden ( KSP) Deputi V bidang Polhukam yaitu Ade Irfan Pulungan dan Multi Makarimal Ahlaq, Wakil Ketua DPRD Natuna Daeng Ganda Rahmatullah, Sekda Natuna, Danlanud RSA, Dandim 0318, Kajari Natuna, Danpaskhas, Danyon kompi C, Ka Kemenag, serta OPD.

Bupati Natuna yang diwakili Wakil Bupati Rodhial Huda sebelum masuk pada diskusi pembangunan Natuna, mengawali pemaparan singkat keadaan pembangunan Natuna

Wakil Bupati Rodhial dalam paparannya menyampaikan bawa Presiden Suharto melalui Kepres nomor 71 tahun 1996, Natuna  akan dibangun melalui  BP3N yaitu  Pembangunan Ekonomi Terpadu, kemudian pada bulan juni 2016 Presiden  Jokowi mencanangkan  5 filar pembangunan yaitu  Kelautan Perikanan, Pariwisata, Migas, Pertahanan  Keamanan dan Lingkungan Hidup.

“Natuna yang berbatasan dengan  9 negara yang terdiri dari 98 persen laut dan 2 persen darat. Oleh UU no 23 / 2014 pemerintah kabupaten Natuna hanya diberi kewenangan untuk mengurusi berupa 154 pulau-pulau kecil, itu pun masih dikurangi kewenangan hutan dan tambang.

Tentu Lanjut Rodhial, dari keterbatasan kewenangan tersebut, secara tidak langsung kurang cepat lajunya pembangunan di Natuna.

Dari paparan tersebut Staf kantor Kepresiden Ade Irfan Pulungan sampaikan Natuna di ibaratkan pintu depan ruang tamu ( berenda terdepan NKR) yang memiliki pundi ekonomi di laut Natuna.

” Laut Natuna sangat starategis yang merupakan sumber daya ekonomi, makanya harus kita jaga secara melalui koordinasi  dan kolaborasi yang sangat intensif dari aparat negara dan masyarakat”. ungkapnya.

TNI-Polri dan PNS lainnya merupakan aparatur negara yang memiliki  hubungan  Chemistry ( perasaan yang bertaut dan terkoneksi) dalam menjaga NKRI termasuk Natuna.

” Persoalan natuna bukan harus di Selesaikan oleh Pemerintah Kabuten Natuna, tapi diselesaikan oleh Provensi dan Pusat”.

” Kita perlu membuat konsep model pembangunan ekonomi kemaritiman sebagai Ikon ekonomi khusus poros maritim Indonesia yang dikarenakan wilayah Natuna 98 persennya merupakan lautan”, terangnya.

Lanjutnya untuk komunikasi lanjutan dan tidak terputus diskusi ini,  pemkab Natuna bisa melanjutkan diskusi ini di Kantor Staf Presiden ( KSP) guna  direkomendasikan untuk dibahas bersama Presidan”, tandasnya.

Masih KSP, Multi Makarimal Ahlaq sampaikan, KSP merupakan mata dan telinga Presiden. Dari itu banyak pihak-pihak yang menyampaikan hal secara langsung ke KSP atau melalui surut.

” Untuk Natuna, KSP datang untuk mendengar problem dan keinginan  secara langsung   di Natuna”. Tandas  Makarimal.

Wakil Ketua DPRD Natuna Natuna Daeng Ganda Rahmatullah meminta kepada KSP untuk memperhatikan pembangunan khususnya   bidang pembangunan Ekonomi di Natuna.

Masih Daeng Ganda, APBD Natuna sumber dana utamanya adalah dari hasil migas, diharapkan dalam penyaluran dilakukan seimbang setiap tahapan penyaluran, soalnya selama ini penyaluran besar pada akhir tahun.

” Ini sulit pemerintah daerah mengatur tata kelola kegiatan yang dikarenakan besaran penyaluran untuk tahap awal sekalu kecil”. Keluh Ganda

Dikhir Diskusi Wakil Bupati menyampaikan keinginan  Natuna untuk dibangun secara utuh, baik melalui provensi Khusus, Otorita atau apalah namanya yang memiliki sebuah legitimasi dari pemerintah pusat tentang pembangunan Natuna sebagai  pedoman bagi kementerian untuk memprogramkan kegiatannya untuk Natuna, tutup Rodhial. *( Abdillah).

Baca Juga Perestasi BUMDes, Bupati Natuna dapat penghargaan

Dihari Pesta Rakyat Hari BUMDesa 2023, Bupati Natuna Mendapat Penghargaan Dari Kemendes