Total Rp. 6 Milliar KPK Amankan Uang Gubernur Kepri Nurdin

Tanjungpinang, (Kepripos.co.id)- Masyarakat Kepri heboh mendengar terjadinya penangkapan Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun dan Kadis Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kepri, Edi Sofyan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, dalam kasus tindak pidana korupsi terkait dengan izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan wilayah kecil Provinsi Kepri , Kamis, (11/7/2019).

Foto: Tersangka bernama Edi Sofyan Kadis DKP Kepribadian. ***

Keterangan dari KPK, bahwa Praktek ini telah beberapa kali terjadi di daerah. Dan kepala daerahnya terus kita ingatkan. Tim Korsub pencegahan KPK sebenarnya sudah keliling, ke seluruh provinsi, berbicara pelayanan terpadu satu pintu. Namun, masih ada juga yang nekat, jelas Basaria Panjaitan dalam konfrensi Pers.

Diketahui bahwa, ada tujuh orang yang diamankan KPK. Salah satu tertangkap dalam kegiatan tangkap tangan. Mereka adalah Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, Kadis Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kepri, Edi Sofyan, Kepala Lingkungan Hidup Pemprov Kepri, Nilwan, Kabid Perikanan Tangkap DKP Kepri, Budi Hartono, Abu Bakar (swasta-red) dan dua pegawai DKP Kepri, Aulia Rahman, dan Muhammad Shalihin.

Foto: Tersangka Kabid DKP Kepri

Kronologis penangkapan, Basaria Panjaitan menjelaskan, tim KPK menerima laporan ada penyerahan uang di Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjungpinang. Dilakukan pengecekan di lapangan. Dan, diketahui akan terjadi dugaan penyerahan uang.

Tim KPK akhirnya mengamankan pengusaha asal Karimun, Rabu, (10/7/2019), sekira pukul 13.30 WIB. Disaat bersamaan, tim KPK mengamankan Kabid Perikanan Tangkap DKP Kepri, Budi Hartono, yang hendak meninggalkan lokasi pelabuhan tempat bertransaksi. Dari tangan Budi Hartono, KPK mengamankan uang sejumlah 6000 dolar Singapura. Secara paralel, KPK langsung mengamankan Gubernur Kepri Nurdin Basirun dari rumah dinasnya, Gedung Daerah, Tanjungpinang.

Saat itu di Rudin tas Nurdin diamankan dan, KPK berhasil mengamankan uang sejumlah, 43.942 Dolar Singapura, 5303 Dolar US, 5 euro, 407 Ringgit Malaysia, 500 real, Rp132.610.000. Nurdin pun digelandang ke Mapolres Tanjungpinang.

Kamis, (11/7/2019), tujuh orang ini langsung diterbangkan ke kantor KPK Jakarta. Sebelumnya mereka telah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tanjungpinang. Pemberangkatan mereka melalui Bandara RHF Tanjungpinang. Sekira pukul 14.25 WIB, tiba di Jakarta dan langsung dibawa ke kantor KPK.

Basaria Panjaitan mengatakan, konstruks perkaranya adalah, Pemprov Kepri mengajukan pengesahan Perda tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk dibahas di paripurna DPRD Kepri. Keberadaan Perda ini akan menjadi acuan, dan dasar hukum pemanfaatan wilayah kelautan Kepri.

Terkait zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kepri ini, terdapat beberapa pihak yang mengajukan permohonan izin. Yaitu izin pemanfatan laut untuk proyek reklamasi untuk diakomodir di dalam rencana program prioritas Kepri. Ranperda pemanfatan laut untuk melakukan reklamasi di Tanjung Piayu, Kota Batam. Untuk pembangunan resort dan kawasan wisata seluas 10.2 hektar.

”Padahal, Tanjung Piayu ini, adalah area yang diperuntukkan sebagai kawasan yang memiliki budidaya dan kawasan hutan lindung. Kemudian Gubernur memerintahkan Budi Hartono dan Edi Sofyan, untuk membantu pengusaha asal Karimun, supaya izin yang dilakukannya segera disetujui,” terangnya.

Untuk melakukan hal tersebut, Budi Hartono dan Edi Sofyan mengakali akan membangun restoran dengan keramba sebagai budi daya ikan di bawahnya. Seolah-olah terlihat seperti fasilitas budi daya.

Foto: Tersangka bernama Abu Bakar yang disebut dari pihal swasta. ***

Setelah itu, Edi Sofyan memerintahkan Budi Hartono, melengkapi dokumen dan data pendukung, agar izin ABK segera disetujui. Dokumen yang dibuat Kabid ini, tidak berdasarkan analisis apa pun. Budi hanya melakukan copy paste, dari daerah lain agar cepat penyelesaiannya.

”Gubernur Nurdin diduga menerima uang dari pengusaha ini, baik langsung mau pun melalui kesempatan tertentu, dengan rincian 30 Mei 2019, sebesar 5000 Dolar Singapra dan Rp 45 Juta. 31 Mei 2019, terbit izin reklamasi untuk ABK, seluas 10,2 hektar,” katanya.

10 Juli 2019, memberi tambahan uang sebesar 6000 Dolar Singapura, melalui Budi Hartono. Dan terjadilah Tangkap Tangan KPK.

Selanjutnya, Ipenggeledahan yang dilakukan 4 lokasi berbeda yakni di Rumah Dinas Gubernur Kepulauan Riau, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Kantor Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kantor Kepala Bidang Perikanan Tangkap, merupakan proses penyidikan dugaan suap terkait izin prinsip dan pemanfaatan laut.

Lalu, pada hari Jumat, (12/7), tim KPK kembali melakukan pengeledahan secara menyeluruh di rumah dinas Gubernur. Akhirnya Tim KPK menemukan 13 Duz berisi uang yang cukup banyak, sehingga harus dilakukan penghitungan memakai mesin penghitung uang yang diperkirakan Rp. 5,5 Milliar.

“Kami sedang melakukan proses perhitungan terhadap uang tersebut,” kata Febri Humas KPK (12/7) malam.

Hari ini (Jumat 12/7-red) , KPK melakukan penggeledahan di empat lokasi. Yakni di Ruang Kerja Gubernur di Dompak, Kadis Kelautan Perikanan (DKP), Kabid Perikanan Tangkap DKP, dan Rumah Dinas Gubernur Kepri di Gedung Daerah Tepi Laut. Sejumlah Tas dan kardus berisi uang itu ditemukan di rumah dinas Gubernur.

Dalam kasus ini sementara KPK menetapkan 4 tersangka dalam dugaan suap dan gratifikasi izin reklamasi di Tanjungpiayu, Batam. Keempatnya Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri Edi Sofyan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono dan Abu Bakar tersangka suap.

KPK menahan Gubernur Kepri Nurdin Basirun pada Jumat (12/7). Ia ditempatkan di Rumah Tahanan Kelas 1 cabang KPK di Jakarta.

Nurdin ditahan bersama tiga orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau.

Nurdin ditahan di Rutan Klas I Cabang KPK yang berlokasi di belakang gedung Merah Putih KPK. Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Edy Sofyan (EDS) ditahan di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur, sedangkan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Budi Hartono (BUH) ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur, dan Abu Bakar (ABK) dari pihak swasta ditahan di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK.

Foto: Contoh Peta Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut yang telah dikeluarkan. ***

Sementara dari hasil penelusuran tim Kepripos.co.id pemerintah Provinsi Kepri sudah ada mengeluarkan izin Prinsip pemanfaatan laut kepada pengusaha di Batam. Dengan modus Pemanfaatan Laut untuk Pariwisata dan budidaya perikanan tertanggal 7 Mei 2019.

Salah satu Surat izin Pemanfaatan Ruang Laut No. 120/0797/DKP/SET tertanggal 7 Mei 2019.

Foto: Salah satu Inzin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut yang sudah keluar izinnya. **

Bagaimana status Nurdin sebagai Gubernur?

Setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka, ternyata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akan mengeluarkan surat penunjukan kepada Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri.

Surat tersebut merespons keputusan KPK yang menahan Gubernur Kepri     Nurdin Basirun untuk 20 hari sejak Jumat (12/7/2019). Nurdin terjerat sebagai tersangka dalam kasus izin reklamasi.

Isdianto sebagai wakil Gubernur, secara otomatis akan menjadi Plt Gubernur, namun tak sepenuhnya menggantikan Nurdin sebagai Gubernur Kepri. Isdianto hanya akan menjabat Kepri 1 hingga masa tahanan selesai.***(R.01)