Ketua Forkot Natuna Dituntut 7 Tahun Penjara

  • Share

Tanjungpinang, kepripos.id- Perkenankan kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan lahir dan bathin guna menjalani persidangan dengan agenda pembacaan Surat Tuntutan oleh kami penuntut umum dan semoga berjalan tertib dan lancar sebagaimana kita harapkan. Hal ini disampaikan jaksa Penuntut Umum JPU Maiman Limbong SH MH, mengawali pembacaan surat tuntutan No.Reg.Perkara: PDS-02/NTN/11/2023 dengan terdakwa Wan Sofyan Ketua Forgot Natuna dengan kasus pertanggung jawaban uang organisasi sebesar Rp 1.777.500.000,00,  di depan persidangan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kepulauan Riau, Meret ( 25/03/2024)

Lanjut Maiman dalam membaca surat tututan, hakekatnya setiap tindak pidana yang terjadi tidak saja merugikan bagi korban namun juga telah mencederai nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari kita semua, tidak terkecuali dalam perkara yang sedang diperiksa ini.

HMR Ajak Jaga Kesinambungan Pembangunan Batam

Oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Wan Sopian Als Wan Sopian Bin Wan Mukhtasar, Tempat Lahir  di Sedanau , 14 Oktober 1961 ( 62 ) Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan  Indonesia bertempat tinggal di Air Kolek Gg. Hj. Aminah Rt.001 Rw.002 Kabupaten Natuna, dan Jl. Jenderal Sudirman Rt.001 Rw.002 Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat Ranai-Kabupaten Natuna (sesuai akta pendirian LSM), dan Kampung Puak Rt.002 Rw.006 Ranai-Kabupaten Natuna dengan pekerjaan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Kota (Forkot) Kabupaten Natuna.

Terdakwa WAN SOFIAN Als WAN SOPIAN Bin WAN MUKHTASAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP:

JPU Kejari Natuna menuntut pidana terhadap terdakwa WAN SOFIAN Als WAN SOPIAN Bin WAN MUKHTASAR dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran denda tersebut maka Jaksa melakukan Asset Tracing dan sita eksekusi sesuai dengan Pasal 30 C huruf g UU RI Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun apabila tidak dapat dipenuhi seluruhnya maka akan dihitung secara proporsional sesuai yang dibayarkan, terhadap pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;

Selanjutnya JPU menentukan dengan   Pidana Tambahan Uang Pengganti sebesar Rp 1.777.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),  apabila tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita oleh penuntut umum dan dilelang, dalam hal hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara sebagai pengganti selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan . *** ( Dirman)

Wakil Bupati Rodhial Safari Romadhon : Sholat Akan Menjadikan Ibdah lain Bernilai

banner 120x600
  • Share