Jakarta, kepripos.id-Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masuk dalam 13 provinsi di Indonesia yang memuat proyek investasi dalam penyusunan Peta Peluang Investasi (PPI) proyek prioritas strategis yang siap ditawarkan pada Tahun 2022. Adapun penyusunan PPI kali ini akan fokus pada 22 profil proyek investasi berkelanjutan.
Hal itu terungkap saat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, memimpin langsung rapat penyusunan PPI bersama Gubernur dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dari 13 provinsi secara hybrid di Jakarta, Kamis (4/8/2022).
Adapun 22 profil proyek investasi berkelanjutan ini tersebar di 13 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatra Selatan, Kepri, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Maluku.
22 profil proyek investasi yang disusun dalam PPI 2022 ini terdiri dari 11 proyek berbasis Sumber Daya Alam (SDA) serta 11 proyek berbasis industri manufaktur.
Sedangkan untuk proyek berbasis industri manufaktur, terdiri dari klaster industri kimia, industri aneka, industri logam, industri mesin, industri alat transportasi, dan industri elektronika.
Baca Juga
Pangdam I Bukit Barisan Mayjend TNI Achmad Daniel Chardin Kunker ke Kodim 0318/Natuna
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad, melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Hasan mengungkapkan, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri sangat menyambut baik kepastian Provinsi Kepri yang masuk dalam proyek prioritas strategis PPI Tahun 2022.
“Provinsi Kepri memang sangat strategis dan potensial sebagai kantong penanaman modal investasi, karena dengan luas Provinsi Kepri yang 96 persennya lautan dan ada di chokepoint pelayaran internasional, banyak potensi investasi yang bisa dikembangkan di Kepri,” ungkap Hasan mewakili Ansar.
Ditambah ada tiga kawasan perdagangan bebas di Kepri atau Free Trade Zone (FTZ) yang meliputi Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun.
Menurut Hasan, semangat mendorong investasi ke Kepri sudah menjadi prioritas Ansar sejak Ansar memimpin Provinsi Kepri.
Berbagai diskresi telah diberikan Ansar kepada calon investor melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menarik minat investasi di Kepri.
“Karena itu, kami sangat siap melakukan sinkronisasi antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk memuluskan langkah Peta Peluang Investasi di Indonesia,” kata Hasan.
“Kita sudah mempunyai beberapa kegiatan, beberapa IPRO (Investment Project Ready to Offer), untuk kita tawarkan dan kita berikan untuk investasi yang sudah siap menerima kegiatan tersebut,” ucap Hasfarizal.*(Fadil)