DPRD Natuna Mengadakan Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi Terhadap LPP APBD tahun 2022

  • Share
Penyerah Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap LPP 2022 Ranperda menjadi Perda LPP dari
Spread the love

Natuna, Kepripos.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna, Menggelar Rapat Paripurna, dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD TA. 2022, Bertempat di di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri, Selasa 4 Juli 2023 malam.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Natuna dengan didampingi  Wakil Ketua I dan Dua ini dihadiri oleh Wakil Bupati Rodhial Huda serta para OPD.

Dari laporan banggar yang diterima DPRD Natuna   tentang ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 diantaranya :

1. Tentang ranperda pertanggung jawaban sebesar Rp. 1.082.256.199.243,26 realisasi belanja Rp.     1.016.634.841.803,28 dan target sebesar Rp. 1.114.635.528.300,00.

2. Neraca daerah Kabupaten Natuna terdiri dari asset Rp. 79.337.316.724.,46 kewajiban Rp. 26.443.341.006,87 dan ekuitas Rp. 2.735.355.050.743,56.

3. Laporan operasional terdiri diri pendapatan LO Rp. 1.022.492.315.534,31 , beban LO Rp. 956.027.511.310,41 , defisit kegiatan non oprasional Rp. 5.881.996.703,20

4. Arus kas arus kas bersih aktivitas operasi Rp. 152.973.834.141,111,33 arus kas bersih aktivitas investasi minus Rp. 180.333.400.046,59 , dari aktivitas pendanaan Rp. 0.00 dari aktivitas transitoris Rp. 196.153.218,00 dan saldo kas akhir per 31 desember 2022 Rp. 4.967.702.928,89.

5. Laporan perubahan ekuitas terdiri dari ekuitas awal Rp 2.661.600.251.943,35. merupakan ekuitas saldo tahun 2021 , surplus LO Rp. 60.582.807.520,70 , dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar Rp. 13.171.991.277,52 dan ekuitas akhir sebesar Rp. 2.735.355.050.743,56.

Setelah mempelajari seluruh laporan dari banggar maka Fraksi; Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Grindra, Fraksi PPDN dan  Fraksi PNR Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD TA. 2022.

Selanjutkan Pendapat Akhir Fraksi akan dikirim ke Gubernur Kepri untuk mendapat persetujuan untuk dijadikan Perda, tutup Amhar* ( Fadil ).

 


Spread the love
  • Share