Natuna, Kepripos.id– Data melalui aplikasi sistem perencaan pengadaan barang dan jasa oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tahun 2022 mencapai 96,6 % dan ditargetkan mencapai 99 % pada tahun 2023 ini.
Hal ini disampaikan Bupati Natuna melalui Asisten I Setda Khaidir dalam sambutannya pada acara pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengadaan barang/jasa dan ujian sertifikasi kompetensi level 1 di laksanakan oleh Sekretariat Daerah Natuna (Setda) bertempat di Hotel Trend Central Natuna, Jl Pramuka Ranai Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna Provinsi Kepri, Selasa(06/06/2023).
Lanjut Khaidir, Seiring perkembangan zaman, sistem administrasi mulai berubah baik itu administrasi pengadaan barang dan jasa maupun administrasi lainnya, namun masih sering terjadi keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa yang sebabkan oleh terbatasnya jaringan komunikasi serta kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang tersebut.
Tambah Khaidir, namun keterlambatan tersebut lambat laun mampu diatasi oleh Pemerintah hal tersebut terbukti bahwa data aplikasi sistem perencaan pengadaan barang dan jasa oleh OPD di tahun 2022 mencapai 96,6 % dan ditargetkan mencapai 99 % pada tahun 2023 ini.
Ketua Panitia Endri Dinan mengatakan, pengadaan barang/jasa Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan pelayanan administrasi dan perekonomian Nasional maupun Daerah, sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten sesuai peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021.
Lanjut Endri, untuk memberikan pembekalan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam mengadakan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.
Kegiatan bimtek akan dilaksanakan selama 4 hari terhitung dari tanggal 21 – 24 Juni 2023 dengan jumlah peserta kurang lebih 50 peserta dari perwakilan OPD, kegiatan bimtek dilaksanakan di Hotel Trend Central dan uji kompetensi level 1 di SMAN 1 Bunguran Timur. Selaku narasumber Hardi Apriansyah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI. *(Aulia)