Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara daring, Selasa (24/12/2025).
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam rakor tersebut diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto bersama Asisten I Bidang Pemerintahan. Rakor ini merupakan bagian dari upaya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan APBD di seluruh daerah, sekaligus mendorong percepatan realisasi belanja daerah menjelang akhir tahun anggaran.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri ini diikuti oleh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, serta jajaran sekretaris daerah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi capaian realisasi APBD serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.
Dalam rakor tersebut, disampaikan sejumlah poin penting terkait kebijakan dan arahan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Realisasi APBD ditegaskan sebagai pengungkit utama pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga belanja pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap perputaran ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah juga diarahkan untuk segera mengeksekusi program dan kegiatan prioritas, khususnya belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti belanja modal, belanja barang dan jasa, serta pelayanan publik. Percepatan tersebut tetap harus diiringi dengan kualitas belanja yang produktif, tepat sasaran, dan mendukung sektor-sektor penggerak ekonomi daerah, termasuk UMKM, infrastruktur, dan layanan dasar.
Rakor ini turut menekankan pentingnya penguatan pengawasan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui pemantauan data realisasi belanja daerah, evaluasi berkala, serta pembinaan kepada pemerintah daerah yang realisasinya masih rendah. Optimalisasi peran kepala daerah dan perangkat daerah juga menjadi fokus, terutama dalam memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah serta mengatasi kendala administratif dalam pelaksanaan APBD.
Pemerintah Kabupaten Natuna menunjukkan komitmen untuk terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam penguatan pengelolaan APBD serta memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.*( Fadil )
